RADARKENDARI.COM, Bombana, Sulawesi Tenggara – Lembaga Pemerhati Kebijakan Publik Sulawesi Tenggara (LPKP-SULTRA) memberikan dukungan penuh terhadap langkah tegas Kapolres Bombana dalam menindak penambangan ilegal di wilayahnya.
Pernyataan dukungan ini disampaikan Ketua LPKP-SULTRA, Laode Tuangge, menanggapi laporan yang menyebutkan Kapolres dan Kasat Reskrim diduga melakukan back up terhadap aktivitas penambangan ilegal oleh PT. PLN dan PT. AAB.
Laode Tuangge menyatakan bahwa laporan tersebut hanyalah ungkapan kekecewaan dari pihak-pihak yang merasa terganggu aktivitas penambangan ilegalnya.
Ia mempertanyakan bukti-bukti konkrit yang mendukung tuduhan tersebut, mengingat laporan tersebut tidak menyebutkan nama Kapolres yang dimaksud.
“Justru kami menduga pelaporan ini ditunggangi oleh oknum penambang ilegal,” tegasnya, Sabtu (14/06/2025).
LPKP-SULTRA menilai tindakan Kapolres Bombana dalam memberantas penambangan ilegal merupakan langkah tepat untuk mencegah kerusakan lingkungan yang lebih parah di masa mendatang.
Langkah ini, lanjut Laode, juga sejalan dengan komitmen Kapolda Sulawesi Tenggara untuk menyelesaikan kasus tambang ilegal dan korupsi.
“Secara kelembagaan, kami LPKP Sulawesi Tenggara akan terus mendukung Kapolda dan Kapolres Bombana dalam menuntaskan kasus tambang ilegal di Sulawesi Tenggara,” pungkas Laode Tuangge.
LPKP-SULTRA mendesak agar pihak yang melaporkan segera menunjukkan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung tuduhannya, atau menarik kembali laporan tersebut.
Editor : Agus Setiawan
