RADARKENDARI.COM, Kendari, Sulawesi Tenggara – Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Kendari resmi mengambil alih wewenang penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) kapal ferry tujuan Kendari-Langara, efektif Rabu, 30 April 2025.
Pengalihan kewenangan ini berdasarkan Instruksi Menteri Perhubungan Nomor 23 Tahun 2025, menandai perubahan signifikan dalam pengelolaan keselamatan dan keamanan pelayaran di Sulawesi Tenggara.
Kepala KSOP Kelas II Kendari, Capt. Raman, menjelaskan bahwa pengalihan ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran, terutama di perairan darat dan penyeberangan.
Langkah ini sejalan dengan restrukturisasi Kementerian Perhubungan, mengembalikan seluruh urusan pelayaran – laut, sungai, dan danau – ke Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
“Mulai hari ini, semua pelayanan terkait surat-surat kapal, sertifikasi, dan pengawasan keselamatan pelayaran menjadi tanggung jawab kami,” ujar Capt.
Raman.
Ia memastikan peralihan ini tidak mengganggu pelayanan publik. “Kita pastikan tidak ada kekosongan pelayanan. Masyarakat tetap mendapatkan layanan terbaik,” tegasnya.
Capt. Raman menambahkan, meskipun kewenangan telah beralih, KSOP Kendari akan tetap berkoordinasi dengan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kendari dan Dinas Perhubungan Provinsi Sultra.
“Pelabuhan dan terminal penyeberangan sebagian besar masih dikelola Dishub Provinsi dan BPTD. Kolaborasi tetap dibutuhkan agar pelayanan efektif dan sinergis,” tambahnya.
Kepala BPTD Kelas II Kendari, Husni, menyambut baik transisi ini dan mengapresiasi kerja sama selama ini. “Kami yakin, dengan peralihan ini, pelayanan masyarakat akan lebih baik,” katanya.
Hal senada disampaikan Kepala Bidang Angkutan Pelayaran Dinas Perhubungan Provinsi Sultra, Jalil A. Razak. Dengan 13 pelabuhan penyeberangan di Sultra, ia berharap koordinasi antar lembaga semakin meningkat.
“Selamat datang KSOP Kendari. Kami siap bekerja sama untuk memastikan masyarakat menikmati transportasi air yang aman, nyaman, dan selamat,” tandasnya.
Peralihan kewenangan ini menandai babak baru dalam pengelolaan transportasi laut di Sulawesi Tenggara, dengan fokus utama pada peningkatan keselamatan dan pelayanan kepada masyarakat. Kolaborasi antar lembaga terkait menjadi kunci keberhasilan dalam menjalankan amanah ini.
Editor : Agus Setiawan
