RADARKENDARI.COM, JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk mendukung implementasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI).
Penandatanganan yang berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/4/2025), menandai langkah penting dalam integrasi pengelolaan keuangan daerah berbasis digital.
SP2D Online memungkinkan pencairan dana, mulai dari penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) hingga SP2D, dilakukan secara real-time dan paperless.
Sistem ini juga menghubungkan langsung pemerintah daerah dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD), memastikan proses yang lebih efisien dan transparan.
Sebanyak 24 BPD dari seluruh Indonesia telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri setelah melewati uji coba sistem dan memenuhi standar teknis Bank Indonesia.
Wali Kota Kendari, Hj. Siska Karina Imran, yang hadir bersama Gubernur Sulawesi Tenggara dan perwakilan Pemerintah Daerah Konawe, menyambut antusias peluncuran SP2D Online.
Ia menilai sistem ini sebagai terobosan besar yang akan mempercepat layanan keuangan daerah dan meningkatkan akuntabilitas serta transparansi penggunaan anggaran.
Wali Kota Siska menekankan dampak signifikan SP2D Online terhadap percepatan layanan dan peningkatan transparansi dalam penggunaan anggaran daerah.
EDITOR : AGUS SETIAWAN
