RADARKENDARI.COM, JAKARTA – BPJS Kesehatan menyelenggarakan Media Workshop bertajuk “Potret Satu Dekade Perjalanan Membangun Indonesia Sehat dan Menjaga Keberlangsungan Program JKN pada Pemerintahan Baru.”
Dalam workshop ini, BPJS Kesehatan memaparkan capaian Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) selama satu dekade dan tantangan yang dihadapi dalam menjaga keberlanjutan program di era pemerintahan baru.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, menyampaikan bahwa per 1 September 2024, lebih dari 277 juta jiwa atau 98,67% penduduk Indonesia telah terdaftar sebagai peserta JKN.
Capaian ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan cakupan Universal Health Coverage (UHC) tercepat di dunia, dicapai dalam satu dekade.
“Jika dibandingkan dengan capaian UHC di negara lain, seperti Korea Selatan, mereka memerlukan 12 tahun untuk mencapainya,” ujar Ghufron.
BPJS Kesehatan terus memperkuat kemitraan dengan 23.294 fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan 3.140 fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL).
Selain itu, BPJS Kesehatan juga memperluas layanan kesehatan di Daerah Belum Tersedia Fasilitas Kesehatan Memenuhi Syarat (DBTFMS) di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
“Pada 2014, tercatat 92,3 juta pemanfaatan per tahun, dan pada 2023 jumlahnya meningkat menjadi 606,7 juta pemanfaatan per tahun, atau sekitar 1,7 juta pemanfaatan setiap hari. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat semakin memanfaatkan akses kesehatan yang disediakan oleh JKN,” tambah Ghufron.
Inovasi teknologi, seperti Aplikasi Mobile JKN, telah mempermudah akses layanan bagi peserta.
Peserta kini dapat memanfaatkan fitur-fitur seperti pengambilan antrean online, perubahan data, dan pencarian informasi.
Aplikasi ini merupakan bagian dari transformasi mutu layanan BPJS Kesehatan yang berfokus pada layanan yang mudah, cepat, dan setara bagi seluruh peserta JKN.
Keberhasilan Program JKN telah menarik minat banyak negara untuk mempelajari sistem penyelenggaraannya.
Negara-negara seperti Inggris, Korea Selatan, dan Malaysia, serta organisasi internasional seperti World Bank, Joint Learning Network (JLN), dan International Social Security Association (ISSA) telah menjadikan BPJS Kesehatan sebagai model dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan di kancah global.
Pada Maret 2024, ISSA bahkan menggelar The 17th ISSA International Conference on ICT in Social Security di Bali, dengan BPJS Kesehatan sebagai tuan rumah.
Tantangan di Era Pemerintahan Baru
Di tengah berbagai capaian, BPJS Kesehatan juga menghadapi tantangan dalam menjaga keberlanjutan Program JKN di era pemerintahan baru.
Salah satu tantangannya adalah meningkatnya kasus penyakit berbiaya katastropik, seperti hipertensi, diabetes, dan kanker.
Pada 2023, biaya penanganan penyakit katastropik mencapai Rp34,7 triliun. Untuk mengatasi hal ini, BPJS Kesehatan tengah gencar menyosialisasikan skrining kesehatan secara dini dan mengelola penyakit kronis melalui Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis), yang menyediakan layanan khusus bagi penderita diabetes dan hipertensi.
“Melalui penguatan cadangan dana JKN melalui pengelolaan aset dan likuiditas yang lebih optimal, serta kerja sama erat dengan pemerintah, BPJS Kesehatan berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan Program JKN,” ujar Ghufron.
Dukungan untuk Keberlangsungan JKN
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menyatakan bahwa capaian UHC melalui Program JKN di Indonesia ini terbilang sangat cepat dibandingkan dengan negara maju sekali pun.
Ia menegaskan bahwa Program JKN akan tetap menjadi prioritas bagi pemerintahan baru.
“Kesehatan adalah hak setiap warga negara, dan pastinya pemerintahan baru nantinya berkomitmen untuk terus meneruskan Program JKN sebagai salah satu program strategis negara,” ujar Hasan.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena, menjelaskan bahwa BPJS Kesehatan tidak hanya berperan di sektor kesehatan, tetapi juga sebagai bagian dari transformasi bangsa.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi dan dukungan berbagai pihak dalam ekosistem JKN.
“Peran BPJS Kesehatan sebagai penggerak ekonomi sangat penting, namun dengan semakin besar kepesertaan JKN, kita harus memastikan layanan di fasilitas kesehatan tetap optimal,” ungkapnya.
Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional, Nunung Nuryartono, menekankan pentingnya untuk memastikan keberlanjutan dan sustainabilitas Program JKN. Menurutnya, hal ini penting untuk diperhatikan dalam menjaga pengelolaan Program JKN.
“Pertama adalah penguatan tata kelola Program JKN, yang diiringi dengan partisipasi aktif dari berbagai pihak. Tak hanya itu, yang terakhir adalah menjaga efektivitas program,” kata Nunung.
Koordinator Advokasi Jaminan Sosial BPJS Watch, Timboel Siregar, turut mendukung pentingnya kolaborasi dengan stakeholder.
Ia mengatakan bahwa BPJS Kesehatan tidak bisa berjalan sendiri, dukungan berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk optimalisasi layanan, keaktifan peserta, dan kesinambungan iuran.
“Melalui berbagai strategi dan kolaborasi, BPJS Kesehatan bertekad untuk menjaga keberlangsungan Program JKN demi tercapainya Indonesia yang sehat dan sejahtera di bawah pemerintahan yang baru,” ujar Timboel.
Laporan : Ozy
Editor : Cici
