Kendari, RadarKendari.com – Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari resmi membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025 di Balai Kota Kendari, kemarin. Forum ini dilaksanakan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan dimasa mendatang.
Muhammad Yusup mengatakan, pelaksanaan konsultasi publik sangat penting karena menjadi awal dalam penyusunan RKPD 2025 termasuk sebagai bentuk transparansi pemerintah dalam membangun Kota Kendari.
“Melalui forum ini, pemerintah memperoleh masukan, saran dan rekomendasi dari berbagai unsur, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan pengendalian evaluasi pembangunan daerah,” kata Muhammad Yusup.
Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) ini menambahkan, beberapa poin utama yang menjadi prioritas pada RKPD 2025 yakni diantaranya terkait arah kebijakan dan komitmen pemerintah dalam peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.
“Dalam mewujudkan pemerintahan yang berkualitas harus didukung oleh reformasi birokrasi, dan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM). Kalau itu bisa kita lakukan maka kita bisa mengoptimalkan pelayanan publik,” jelas Yusup.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari, Subhan mengapresiasi pelaksanaan forum konsultasi membahas RKPD 2025. Menurutnya, forum ini sangat baik dalam rangka menjaring berbagai masukan dari stakeholder untuk menggagas tujuan pembangunan daerah.
Menurutnya, beberapa hal yang penting diperhatikan dalam pembahasan RKPD yakni hendaknya gagasan atau rencana pembangunan daerah kedepannya sebaiknya mencangkup beberapa problem yang dihadapi masyarakat saat ini seperti diantaranya yakni masalah kemiskinan, kekumuhan, kesenjangan sosial, mendapatkan air bersih dan sanitasi dan layak serta mewujudkan keadilan dan kelembagaan yang tangguh.
“Saya yakin melalui forum ini kita bisa menyerap dan membahas rencana pembangunan kedepan agar menjadi lebih baik. RKPD ini nantinya akan disinkronkan dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) dan Pemerintah Pusat,” pungkasnya.
Muhammad Yusup Bangun Infrastruktur Perkotaan
Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari tengah melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kendari tahun 2025. Hasilnya, tahun depan Pemkot Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) masih fokus pada penyediaan infrastruktur perkotaan.
Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari, Muhammad Yusup mengatakan, penyediaan infrastruktur perkotaan, perumahan dan pemukiman khususnya terkait pembenahan wajah Kota Kendari merupakan salah satu isu strategis pembangunan daerah.
“Isu ini merupakan usulan prioritas dalam Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) tingkat kelurahan dan kecamatan se-Kota Kendari yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu serta usulan reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD),” ungkap Muhammad Yusup usia menghadiri Forum Perangkat Daerah Penyusunan RKPD Tahun 2025 di PlazaInn Kendari, kemarin.
Yusup berharap, melalui pelaksanaan forum perangkat daerah ini, diharapkan dapat menghasilkan penyempurnaan terhadap rancangan awal rencana kerja (Renja) perangkat daerah, sekaligus menjadi rancangan rencana kerja pemerintah daerah RKPD Kota Kendari tahun 2025.
“Kita harus konsisten dengan apa yang sudah kita rumuskan mulai dari kelurahan hingga di tingkat nasional, jangan dibelok-belokan. Jalankan (pembangunan) sesuai rencana,” ungkap Yusup.
Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sultra ini menambahkan, selain pembangunan infrastruktur, pada 2025 mendatang pihaknya juga fokus pada pembangunan Sumber Daya manusia (SDM), kebudayaan dan pariwisata.
“Kita juga fokus pada peningkatan daya saing ekonomi, kualitas lingkungan, adaptasi perubahan iklim dan pengurangan resiko bencana, serta pembinaan ideologi, tata kelola kependudukan dan reformasi birokrasi,” bebernya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kendari, Cornelius Padang mengatakan, tujuan pelaksanaan forum perangkat daerah yaitu untuk melakukan penyelarasan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kota Kendari tahun 2025 dalam rancangan awal penyusunan RKPD.
Ditahun 2025, lanjut dia, Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari tetap berfokus pada peningkatan penataan infrastruktur perkotaan yang ramah lingkungan dan tanggap bencana, penataan birokrasi, pelayanan publik yang efektif berbasis teknologi.
Disisi lain, Pemkot Kendari mulai menerapkan rencana kerja berbasis rincian anggaran, hal ini diharapkan akan berdampak langsung pada masyarakat.
“Ini memang sudah menjadi arahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan juga arahan dari Kordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” ungkap Cornelius Padang
“Jadi mulai dari tahun 2025 mendatang kita sudah akan menyusun perencanaan itu sudah berbasis rincian anggaran, sehingga nantinya akan langsung kelihatan, program kegiatan apa dan besaran anggarannya sekian dan dampaknya kepada masyarakat seperti apa ketika anggaran tersebut dialokasikan jadi tidak lagi berbasis gelondongan,” pungkas Cornelius Padang.
Kota Kendari Terbaik Kedua Pelayanan Publik
Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari, Muhammad Yusup menerima hasil penilaian kepatuhan penyelenggara publik tahun 2023 dari Ombudsman. Hasilnya, Kota Lulo terbaik kedua dengan capaian 64,14 poin dari 17 Kabupaten/Kota yang dinilai Ombudsman.
Muhammad Yusup mengapresiasi capaian tersebut. Menurutnya, Raihan positif itu merupakan buah kerja keras dari sebuah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Kendari yang berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Lanjut dia, penilaian ini juga sangat penting karena berkaitan dengan kinerja kita sebagai pelayanan masyarakat.
“Saya berfikir apa yang telah dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari dalam sisi pelayanan sudah cukup baik, namun terlepas dari itu semua kita harus berbenah diri dalam meningkatkan pelayanan,” ujarnya usai menerima hasil penilaian dari Ombudsman di Balai Kota Kendari, kemarin.
Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) ini juga meminta kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk meningkatkan kualitas kinerja dalam hal pelayanan.
“Memang benar apa yang diberikan penilaian kepada kita semua karena mereka punya ukuran-ukuran penilaian. Jadi kita harus sadar diri, berbenah dan berbuat terus yang terbaik dalam arti kata pelayanan,” tambahnya.
Muhammad Yusup berharap, kedepan nilai kepatuhan penyelenggara pelayanan publik di Kota Kendari bisa meningkat menjadi nomor satu di Bumi Anoa.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Ombudsman Sultra, Mastri Susilo menyampaikan terima kasih kepada Pj. Wali Kota Kendari atas komitmen untuk menjadikan penilaian ini sebagai tolak ukur untuk perbaikan kedepannya.
“Kami Ombudsman siap untuk memberikan pendampingan dan terbuka sepanjang belum memasuki waktu penilaian jadi kami menunggu informasi dari Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari untuk kapan kita melakukan proses pendampingan dan penilaian secara mandiri,” kata Mastri.
Sekedar informasi, sebanyak lima OPD yang menjadi sasaran penilaian Ombudsman tahun 2023 yakni, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Pendidikan ditambah Puskesmas Jati Raya dan Puskesmas Lepo-lepo.
Hasil penilaian terhadap 5 OPD dan 2 puskesmas, Kota Kendari mengalami peningkatan nilai dari 58,99 poin di tahun 2022 menjadi 64,14 poin pada 2023. Dengan capaian tersebut, hasil penilaian kepatuhan penyelenggara pelayanan publik Kota Kendari masih dalam urutan kedua dibawah Kabupaten Muna Barat dengan nilai 81,84 poin. (wan/adv)
