Kendari, RadarKendari.com – Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari, Muhammad Yusup meninjau kesiapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 14 Februari mendatang. Yusup memantau gudang logistik KPU Kota Kendari di Kelurahan Bonggoeya, kemarin.
Muhammad Yusup mengatakan, kunjungannya di gudang logistik KPU merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah terhadap pelaksanaan pemilu.
Lanjut dia, kunjungannya untuk memastikan KPU siap menyelenggarakan Pemilu terutama ditinjau dari aspek kesiapan logistik mulai dari surat suara, bilik suara, tinta, alat pencoblos, dan kelengkapan pemilu lainnya.
“Secara umum Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah siap melaksanakan pemilu. Kita berharap pelaksanaannya berjalan lancar,” kata Muhammad Yusup.
Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kendari ini tak menampik jika lokasi gudang logistik KPU berada di kawasan rawan banjir. Oleh karena itu, ia meminta KPU untuk selalu waspada mengingat saat ini sudah masuk musim penghujan dan pemungutan suara tersisa sekira 20 hari lagi.
Pada kesempatan yang sama, Ketua KPU Kota Kendari, Jumwal Saleh mengatakan, pihaknya sudah siap untuk menghadapi pemungutan suara pada 14 Februari mendatang.
Saat ini, lanjut dia, pihak tengah melaksanakan pengesetan surat suara dan formulir yang akan didistribusikan di Kelurahan. “Pengesetan disesuaikan dengan kebutuhan per TPS (Tempat Pemungutan Suara)-nya. Surat suara dan formulir akan didistribusikan ke kelurahan satu hari sebelum hari pencoblosan,” pungkasnya.
Pj Wali Kota Kendari Awasi Penyelenggaraan Pemilu 2024
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Kendari resmi melantik sebanyak 1.030 Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS), di Hotel Kubah 9 Kendari, kemarin.
Pelantikan Pengawas TPS dihadiri langsung Penjabat (Pj) Wali Kota, Muhammad Yusup. Ribuan pengawas itu diharapkan bisa mengawal jalannya pemungutan suara di TPS pada 14 Februari mendatang.
Muhammad Yusup mengatakan, kehadiran Pengawas TPS sangat penting dalam rangka menjamin kelancaran dan keamanan pemilu termasuk memastikan tidak ada praktik curang saat proses pemungutan suara.
“Mereka (Pengawas TPS) harus netral tidak boleh ada keberpihakan, ikuti arahan pemerintah, harus netral,” kata Muhammad Yusup usai menghadiri pelantikan Pengawas TPS.
Muhammad Yusup yakin, sukses Pengawas TPS menjalankan tugasnya akan mampu mendukung terwujudnya Pemilu yang bersih, jujur, dan adil. “Jangan terlibat praktik kecurangan pemilu,” ungkap Muhammad Yusup.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Bawaslu Kota Kendari, Sahinuddin mengatakan, ribuan Pengawas TPS yang dilantik merupakan orang pilihan hasil seleksi yan dibuka beberapa waktu lalu
Lanjut dia, sebanyak 1.030 petugas akan mengawasi proses pemungutan suara 14 Februari mendatang. Bukan hanya itu, pengawas TPS juga sudah mulai bekerja pada 22 Januari – 21 Februari 2024. “Satu pengawas satu TPS, di Kendari ada 1.030 TPS,” ujarnya.
Sahinuddin berharap, Pengawas TPS bisa melaksanakan tugasnya dengan baik karena telah memiliki integritas yang baik. “Mereka harus bekerja secara profesional. Yang paling utama mereka bisa menjaga integritas karena mereka garda terdepan yang akan bertugas TPS,” pungkasnya.
Pj Wali Kota Kendari Minta ASN Salurkan Hak Pilih di Pemilu dan Jangan Golput
Pemilihan Umum (Pemilu) tersisa 15 hari lagi. Tepat 14 Februari mendatang, masyarakat akan menyalurkan hak pilihnya untuk menentukan pemimpin negara.
Menjelang hari pemungutan suara, Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari Muhammad Yudi mengajak jajaran untuk mensukseskan pesta demokrasi dan tidak golput (Golongan Putih).
Muhammad Yusup mengatakan, Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib menjaga integritas sebagai abdi negara dan senantiasa mengikuti arahan pemerintah. Arahan pemerintah yang dimaksud yakni ASN wajib menjaga netralitas dan tidak golput.
“Saya sudah arahkan seluruh ASN untuk mengikuti arahan pemerintah. Apa itu? kita harus netral. Salurkan hak kamu sebagai warga negara, jangan golput, ini harapan saya,” ungkap Muhammad Yusup.
Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) ini memastikan akan memberikan sanksi bagi aparatur yang tidak netral pada pemilu.
“Ini pesta demokrasi. Demokrasi harus kita laksanakan dengan baik dengan ikuti arahan pemerintah. Jangan ada aneh-aneh. Kalau ada yang melanggar pasti di sanksi. Karena itu diatur oleh undang-undang. Sudah pasti ada sanksi,” tegasnya.
Selain ASN, Yusup juga mengimbau masyarakat agar menyalurkan hak pilihnya pada 14 Februari mendatang. Ia berharap masyarakat tidak golput karena akan merusak tataran demokrasi. “Kita ajak masyarakat untuk menyalurkan hak nya dan jangan golput. Pergi mencoblos, sukseskan demokrasi,” pungkasnya. (wan/adv)
