RADARKENDARI.COM, Kendari, Sulawesi Tenggara – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) aktif berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) pada Senin, 16 Juni 2025.
Rakor yang dilakukan secara virtual melalui Zoom Meeting dan dipusatkan di Ruang Rapat Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sultra ini menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga, terutama menjelang dan pasca hari besar keagamaan serta dalam menghadapi dinamika ekonomi global.
Rakor dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri RI, Tomsi Tohir, dan dihadiri oleh perwakilan berbagai kementerian/lembaga, termasuk Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, dan Kantor Staf Presiden (KSP).
Dari Pemprov Sultra, hadir Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, Asisten II Setda, dan perwakilan dari instansi terkait.
Tomsi Tohir dalam arahannya mengingatkan pentingnya percepatan realisasi program prioritas nasional, termasuk penyediaan lahan untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna mengatasi stunting, percepatan pembangunan 3 juta rumah, pembentukan Koperasi Merah Putih untuk pemberdayaan UMKM, dan implementasi program kesehatan dan pendidikan gratis.
Ia juga menekankan konsekuensi hukum bagi kepala daerah yang tidak melaksanakan Program Prioritas Presiden, seperti Program Makan Bergizi Gratis dan Sekolah Rakyat.
Pemerintah pusat berkomitmen menurunkan harga komoditas utama seperti beras, minyak goreng, cabai merah, dan cabai rawit.
Deputi BPS Pudji Ismartini memaparkan perkembangan inflasi, mencatat bahwa komoditas dominan penyumbang inflasi pada Idul Adha biasanya cabai merah dan cabai rawit.
Data Indeks Perkembangan Harga (IPH) minggu ke-2 Juni 2025 menunjukkan 14 provinsi mengalami kenaikan IPH, 1 provinsi stabil, dan 23 provinsi mengalami penurunan.
Rakor ini menjadi momentum penting bagi Pemprov Sultra untuk memperkuat koordinasi, mempercepat realisasi program prioritas nasional, dan menjaga stabilitas harga guna mendukung kesejahteraan masyarakat.
Editor : Agus Setiawan
