RADARKENDARI.COM, KENDARI – Luas kawasan kumuh di Kota Kendari berlangsung berkurang. Pemerintah Kota (Pemkot) mencatat, Tahun 2023 kawasan kumuh berkurang seluas 69,51 hektar menjadi 556,93 hektar dari sebelumnya seluas 627,44 hektar.
Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari, Muhammad Yusup mengungkapkan, sukses pemerintah mengurangi luas kawasan kumuh tak lepas dari keberhasilan jajarannya menata beberapa wilayah kumuh di Kota Kendari.
Kawasan yang dimaksud, lanjut Yusup, yakni penanganan kumuh di Kelurahan Lapulu Puday dengan mekanisme skala kawasan. Di Kawasan Lapulu-Puday pihaknya menggandeng Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Penataan kawasan kumuh Puday – Lapulu merupakan program kolaborasi antara Pemkot Kendari dengan Kementerian PUPR melalui Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh). Adapun luas kawasan kumuh yang ditata seluas 15 hektar dengan menelan anggaran sekira Rp 49 miliar,” ungkap Yusup.
Ada delapan item pembangunan dalam penataan kawasan kumuh di Puday – Lapulu. Delapan item itu yakni pembangunan waterfront dan jalan lingkungan sebesar Rp 44 miliar, tambatan perahu Rp 1,2 miliar, pembangunan drainase Rp 4,46 miliar, resapan biopori Rp 161,5 juta, instalasi air bersih Rp 1,12 miliar, Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) komunal Rp 815 juta, instalasi hidrant Rp 827 juta, dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar Rp 4,1 miliar.
Selain Lapulu – Puday, pengurangan luas kawasan kumuh di Kota Kendari juga didukung sukses pemerintah melaksanakan penataan skala lingkungan seperti yang di jalankan di Kelurahan Rahandouna, Waowanggu, Punggaloba, Watu-watu dan Kelurahan Wua-wua, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).
“Pengurangan luas kawasan kumuh ini juga didukung melalui implementasi program seperti diantaranya pengadaan air bersih, sanitasi dan penanganan jalan lingkungan dan drainase pada beberapa kelurahan itu,” ungkap Muhammad Yusup.
Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) ini menambahkan, tahun ini (2024), pihaknya masih memprioritaskan penanganan kawasan kumuh. Pihaknya berkomitmen untuk mewujudkan zero kawasan kumuh.
Untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut, pihaknya telah menggagas beberapa program. Salah satu diantaranya lanjutan penanganan kawasan kumuh di kawasan pesisir Lapulu-Puday.
Terpisah, Kordinator Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Kendari, La Ngkarisu mengungkapkan, penataan kawasan kumuh sangat penting dalam rangka menata wilayah menjadi lebih baik dan bebas kumuh.
Lanjut dia, sukses menata kawasan kumuh di Kelurahan Lapulu dan Puday membuat Pemkot Kendari kembali mengusulkan program serupa ditahun ini. Pemkot mengusulkan penataan kawasan kumuh lanjutan ke Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian PUPR.
La Ngkarisu tak menampik jika Program Kotaku sebelumnya yang penganggarannya dari Bank Dunia sudah diclosing pada Juli 2023. Kendati demikian, keberlanjutan program masih tersedia di pusat.
Pemkot Kendari saat ini, kata La Ngkarisu masih sementara menyusun perencanaan seperti detail Enginering Desain (DID) untuk menata kawasan disepanjang Lapulu sampai jembatan Bahteramas kemudian masuk kawasan Poasia dari Polairut Polda Sultra sampai perbatasan Kelurahan Talia. “Rencana anggaran Rp 60 miliar,” ungkapnya.
Ia mengungkapkan jenis kegiatan yang dilaksanakan tidak jauh berbeda dari program pendaan kawasan kumuh sebelumnya. Seperti diantaranya pembangunan sarana masyarakat, water front city, jalan lingkungan, sarana penanganan persampahan dan lainnya.
“Pemerintah Kota (Pemkot) sudah mengusul. Jika sukses program penataan kawasan kumuh sudah bisa berjalan tahun depan (2025),” pungkasnya. (adv/wan)
