Kendari, RadarKendari.com – Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari, Muhammad Yusup sangat peduli terhadap kondisi masyarakatnya.
Terutama mereka yang berada di kawasan pesisir. Kemarin, ia menyapa masyarakat yang ada dikawasan Pesisir di Kecamatan Abeli dan Kecamatan Nambo, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Pj Wali Kota Kendari Muhammad Yusup menjelaskan, kunjungannya ke Kecamatan Abeli dan Kecamatan Nambo yakni dalam menjaring aspirasi masyarakat, terkait beberapa hal seperti kondisi perekonomian masyarakat, persoalan stunting dan kemiskinan ekstrem di Kecamatan dua kecamatan tersebut. “Kami hadir untuk menyelesaikan berbagai persoalan ini,”
Yusup mengungkapkan, berdasarkan hasil kunjungannya khusus di Kecamatan Abeli, pihaknya menerima aduan seperti permintaan masyarakat untuk mendapatkan bantuan perahu, perbaikan jalan rusak dan penerangan.
“Pemerintah Kota Kendari tidak akan menutup mata dengan persoalan ini. Tentu kami akan menindaklanjutinya dengan menyesuaikan kondisi anggaran yang tersedia dan program yang telah tersedia di OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait, seperti bantuan perahu itu ada di dinas Perikanan, pengaspalan jalan di Dinas PUPR, dsn pemasangan lampu jalan ada di Dinas Perhubungan,” ungkap Yusup.
“Untuk pembuatan jalan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) berdasarkan permintaan warga, kami akan merealisasikannya namun terlebih dahulu akan meninjau lokasinya,” sambungnya.
Sementara di Kecamatan Nambo, Muhammad Yusup mengaku akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat perihal pertambangan pasir di kelurahan Nambo yang ditutup pemerintah karena melanggar Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
“Kami harap masyarakat untuk tetap bersabar karena masih ada proses yang harus dilakukan salah satunya perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW),” ungkap Muhammad Yusup.
Yusup yakin, tuntasnya RTRW baru membuka harapan pengelolaan pasir Nambo kedepannya. Kendari demikian, ia berharap pengelolaan pasir Nambo harus tetap sesuai regulasi dan tidak mencemari lingkungan terutama tidak mencemari Pantai Nambo yang merupakan salah satu destinasi wisata Kota Kendari Provinsi Sultra.
Sebelumnya, tambang pasir di Kelurahan Nambo masih ditutup pemerintah. Penutupannya karena aktivitas penambangan yang diduga ilegal. Penutupannya mengundang protes dari warga yang menggantungkan hidup di kawasan tersebut.
Jurumia, Warga Nambo meminta pemerintah segera membuka (mengizinkan) penambangan pasir di Kawasan Nambo. Pasalnya, penambangan Pasir Nambo menjadi satu-satunya tempat masyarakat menggantungkan hidup.
“Kami mohon difasilitasi sehingga aktivitas ini (penambangan pasir) bisa berlanjut, kalau ada izin yang dibutuhkan bisa dibantu difasilitasi. Perlu diketahui sebagian besar masyarakat Nambo menggantungkan hidup di tambang pasir ini,” pungkasnya.
Jaring Aspirasi Masyarakat, Pj Wali Kota Kendari Minta Dinas Terkait Eksekusi Keluhan Masyarakat
Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari bersama para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) mengunjungi warga di Kecamatan Poasia dan Kecamatan Kambu untuk mendengar aspirasi masyarakat secara langsung. Pertemuan ini berlangsung di rumah warga di Kelurahan Rahandouna dan Kelurahan Padaleu, kemarin

Dalam kunjungan ini, Pj Wali Kota Kendari banyak menerima masukan dan keluhan dari warga Kecamatan Poasia dan Kecamatan Kambu terkait masalah inflasi, pengaspalan jalan, penerangan lampu jalan dan masalah drainase.
Menjawab keluhan masyarakat, Pj Wali Kota Kendari Muhammad Yusup menyampaikan, kepada seluruh dinas terkait untuk mengeksekusi secepatnya apa yang menjadi keluhan masyarakat.
“Keberadaan pemerintah untuk melayani dan mensejahterakan masyarakatnya, mungkin selama ini yang dilakukan pemerintah dalam menyerap aspirasi masyarakat dilakukan dengan cara musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang), nah saat ini saya ingin mendengarkan langsung apa yang menjadi keluh kesah dari masyarakat,” ujarnya saat berkunjung di Kecamatan Poasia.
Selain itu juga, Pj Wali Kota Kendari mengungkapkan, Pemerintah Kota masih konsisten berfokus pada drainase-drainase yang tersumbat dalam mengatasi banjir.
“Alhamdulillah bisa dilihat sekarang di beberapa titik sudah tidak terjadi banjir, padahal ini hanya persoalan kecil tetapi dampaknya luas, bagaimana mau tidak tersumbat kalau di atas drainase di bangun warung,” tambahnya.
Selanjutnya, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Tenggara (Sultra) ini juga, meminta kepada warga yang mempunyai warung di atas selokan dan di trotoar untuk menertibkan warungnya sendri sebelum di tertibkan Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari.
Untuk diketahui, Pj Wali Kota Kendari saat ini sudah mengunjungi sebanyak empat Kecamatan dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat.
Muh Yusup Serap Aspirasi Warga dalam Program Subuh Keliling
Penataan wajah Kota Kendari bukan satu-satunya program kerja pemerintahan Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari, Muhammad Yusup. Aspek peningkatan kualitas keimanan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat Kota Kendari menjadi perhatian Pj Wali Kota Muh Yusup.

Ia menggagas program Subuh Keliling. Pada bulan suci Ramadan nanti, Pj Wali Kota Muh Yusup akan keliling Kota Kendari dan salat subuh berjamaah dari masjid ke masjid.
“Saya mengajak umat muslim Kota Kendari untuk meningkatkan kualitas salat, agar dapat merasakan salat sebagai kebutuhan yang harus dipenuhi bukan sebatas kewajiban yang harus ditunaikan,” ujar Pj Wali Kota Muh Yusup dalam kegiatan Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW di Masjid Al Alam, kemarin.
Program Subuh Keliling akan mulai dilaksanakan seminggu sebelum dan selama bulan suci Ramadan 2024 pada Maret nanti. “Saya sudah diskusikan dengan asisten untuk kita aktifkan kembali salat subuh berjamaah seminggu sekali,” ungkap Pj Wali Kota Muh Yusup.
Selain mengajak masyarakat untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT, program Subuh Keliling menjadi ruang dialog interaktif masyarakat dan Pemkot Kendari. Usai salat subuh, Pj Wali Kota Muh Yusup memberi kesempatan masyarakat Kendari menyampaikan aspirasinya program Subuh Keliling.
Dalam kegiatan Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW di Masjid Al Alam Pj Wali Kota Muh Yusup menyerahkan bantuan secara simbolis pada perwakilan keluarga penyandang stunting, keluarga miskin ekstrem dan tiga ahli waris jaminan kematian pegawai nonASN Kota Kendari.
Bantuan stunting diberikan pada 25 anak dengan total dana Rp10 juta. Bantuan pada keluarga miskin ekstrem sebanyak 70 kepala keluarga dengan total bantuan Rp28 juta berasal dari Baznas. Santunan jaminan kematian dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk tiga ahli waris masing-masing sebesar Rp42 juta. (yud/adv)