Radarkendari.com, KONAWE — Ketua DPRD Konawe I Made Asmaya menemui puluhan mahasiswa Universitas Lakidende (Unilaki) saat berunjuk rasa di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konawe, Senin (19/5/2025).
Mereka menuntut penyaluran dana beasiswa program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan-perusahaan di Konawe agar lebih merata dan transparan.
Dipimpin Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unilaki, massa menilai banyak mahasiswa belum menerima manfaat beasiswa CSR dan terancam putus kuliah karena kesulitan biaya, padahal alokasi CSR seharusnya menyentuh pendidikan, kesehatan, dan sosial.
“Kami meminta Pemda Konawe membuat mekanisme jelas agar beasiswa tepat sasaran dan akuntabel,” seru koordinator aksi di halaman kantor DPRD.
Menanggapi tuntutan itu, Ketua DPRD Konawe I Made Asmaya menyatakan sepakat dengan mahasiswa. Dirinya juga mempertanyakan penyaluran CSR dilakukan tanpa koordinasi dengan DPRD.
“Mengapa penyaluran CSR dilakukan tanpa koordinasi dengan DPRD? Ini juga menjadi pertanyaan kami,” tegasnya di hadapan mahasiswa.
Dirinya mengaku terkejut mengetahui adanya dana CSR yang masuk tanpa sepengetahuan legislatif. DPRD, kata Made, sudah meminta Pemda dan Dinas Pendidikan duduk bersama untuk membahas skema penyaluran agar publik bisa mengawasi.
Terkait hal ini, DPRD bakal memanggil Dinas Pendidikan dan Pemda. DPRD akan menggelar rapat dengar pendapat dalam waktu dekat guna memetakan alur beasiswa.
Kemudian, mengadakan dialog dengan perusahaan. Surat akan dilayangkan ke seluruh perusahaan beroperasi di Konawe agar hadir dalam forum bersama mahasiswa.
Terakhir, keterlibatan mahasiswa. DPRD berjanji membuka ruang partisipasi kampus dalam merumuskan kriteria penerima dan mekanisme laporan.
“Percayalah, kami amanah menjalankan regulasi. Saya akan menjadi garda terdepan memperjuangkan aspirasi kalian,” pungkas I Made Asmaya.
Aksi berjalan damai sekitar dua jam dengan pengawalan Polres Konawe. Usai mendapat kepastian agenda musyawarah, mahasiswa membubarkan diri seraya menyerahkan petisi tertulis berisi enam poin tuntutan transparansi beasiswa CSR.
Dengan desakan ini, publik menanti langkah konkret Pemda, DPRD, dan korporasi agar dana tanggung jawab sosial benar-benar mengantarkan mahasiswa Konawe menuju akses pendidikan yang adil. (red/ADV)
