Kendari, RadarKendari.com – Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari, Muhammad Yusup bakal menertibkan seluruh Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Eks MTQ. Rencananya, penertiban akan dilakukan pasca lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah.
Menurut Yusup, keberadaan pedagang kaki lima dikawasan tersebut menjadi biang kekumuhan kota dan penyebab macet. Tidak hanya itu, keberadaan PKL merebut hak pejalan kaki.
“Kami akan melakukan penertiban untuk menegakkan Perda (Peraturan Daerah). Saat kawasan ruang terbuka publik di Eks MTQ sudah tidak sesuai dengan peruntukkannya. Saat ini ruang terbuka publik dimanfaatkan untuk meraup keuntungan,” ungkapnya, kemarin.
Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Tenggara (Sultra) ini menambahkan, tidak ada lokasi khusus yang disiapkan untuk merelokasi PKL. Ia menyarankan agar PKL kembali di pasar untuk menjalankan usahanya.
“Kalau mau menjual di Pasar . Lihat kalau malam hari (Kawasan Eks MTQ itu rawan kecelakaan, rawan kejahatan atau aksi kriminal. Musik yang ditimbulkan juga sangat mengganggu warga sekitar. Juga bikin Kumuh,” ungkap Yusup.
Sekedar informasi, pedagang kaki lima yang berada di Kawasan Eks MTQ terbukti melanggar Perda Nomor 1/2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Kendari Tahun 2010 – 2030 dan Perwali Kendari Nomor 55/2019 tentang tata cara pengenaan sanksi administrasi pelanggaran pemanfaatan ruang.
Guna menghindari gesekan dengan petugas, Yusup menyarankan para pelanggar untuk membongkar sediri lapak dagangannya sebelum dilaksanakan pembongkaran secara massal oleh Pemkot Kendari melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpo PP) Kota Kendari.
Yusup Sukses Kendalikan Inflasi, Periode Maret 2024 Inflasi Kota Kendari Tercatat Hanya 2,67 Persen
Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Kendari telah merilis angka inflasi daerah Periode Maret 2024. Hasilnya, Kota Kendari tercatat mengalami inflasi hanya 2,67 persen year on year (yoy). Capaian tersebut masih kategori terkendali.
Sukses mengendalikan inflasi tak luput dari kerja keras Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari, Muhammad Yusup bersama jajaran. Ia mengungkapkan, pengendalian inflasi yang dilakukan pihaknya ditempuh dengan memasifkan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) diseluruh Kecamatan di Kota Lulo.
“Lewat Gerakan Pangan Murah, kita melaksanakan stabilisasi harga pangan. Kita tahu sendiri, saat ini harga pangan terutama beras harganya naik. Makanya kami laksanakan di seluruh kecamatan. Alhamdulillah lewat pangan murah, harga beras bisa kita kendalikan dan inflasi bisa terkendali,” ungkap Muhammad Yusup, kemarin.
Terpisah, Sekda Kota Kendari, Ridwansyah Taridala mengatakan, capaian inflasi 2,6 persen memberikan gambaran bahwa upaya pemerintah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) telah berhasil menekan laju inflasi.
Kendati demikian, ia meminta seluruh jajaran dalam hal ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis bisa menjaga ritme misalnya ketersediaan bahan pangan.
“Komoditi (bahan pangan) yang secara langsung signifikan mempengaruhi kebutuhan masyarakat, kalau permintaan masyarakat meningkat maka akan mempengaruhi ketersediaan barang-barang di pasaran sehingga kita melakukan konsolidasi ditingkat OPD untuk dilakukan intervensi,” ungkap Ridwansyah Taridala.
Mantan Kepala Bappeda Kota Kendari ini menambahkan, peran serta semua pihak dalam menjaga ketersediaan dan pasokan bahan pangan akan mampu menekan inflasi daerah terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) seperti Hari Raya Idul Fitri.
Sekedar informasi, Kota Kendari mengalami inflasi 2,67 persen year on year (yoy) pada Periode Maret 2024. Capaian tersebut lebih rendah dari periode yang sama tahun sebelumnya (Maret 2023) yang tercatat sebesar 6,91 persen.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Kendari, Sultriawati Efendy mengatakan, inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran.
Indeks kelompok pengeluaran yang dimaksud yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 7,18 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,46 persen; kelompok transportasi sebesar 1,67 persen; kelompok pendidikan sebesar 5,13 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,12 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 2,28 persen.
Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,14 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,86 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,61 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa sebesar 0,76 persen; dan kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,23 persen.
“Tingkat inflasi month to month (m-to-m) dan year to date (y-to-d) Kota Kendari bulan Maret 2024 masing-masing sebesar 0,87 persen dan 0,44 persen,” ungkap Sultriawati Efendy usai menggelar rilis Inflasi di Aula Kantor BPS Kota Kendari, kemarin.
Lanjut dia, capaian inflasi 2,67 persen yoy masuk kategori masih terkendali. “Kalau kita memasuki angka 2,67 persen berarti kita masih terkendali inflasinya. Kalau kita berada di posisi 3,5 persen itu waspada. Itu berarti kita tidak bisa mengendalikan inflasi. Karena aturan secara moderat, secara ilmiah adalah inflasi moderat adalah 2,5 +/- 1. Masih terkendali,” pungkasnya.
Sekda Jadi Orang Tua Asuh di Baruga
Program Orang Tua Asuh dalam rangka mencegah stunting di Kota Kendari terus berlanjut. Sekretaris Daerah (Sekda) Ridwansyah Taridala berkesempatan menjadi orang tua asuh di Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra).
Kemarin, Ridwansyah menyalurkan bantuan kepada salah satu balita yang mengalami stunting di kelurahan tersebut. Ia menjelaskan, bantuan yang disalurkan merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kesehatan anak.
“Kami harap bantuan ini bisa membantu masyarakat agar bisa terbebas dari masalah stunting. Stunting ini merupakan tanggungjawab kita bersama sehingga perlu mendapat perhatian semua pihak,” ungkap Ridwansyah Taridala.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Disdalduk KB), Andi Dadjeng mengatakan, Program Orang Tua Asuh merupakan upaya dari Pemkot Kendari untuk mencapai target penurunan stunting menjadi 14 persen tahun ini.
Guna mencapai target tersebut, kata Andi Dadjeng, pihaknya mengimbau seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada untuk menjadi orang tua asuh dilingkungan masing-masing.
“Para pejabat Pemkot Kota Kendari mulai dari Kabid (Kepala Bidang) hingga Kepala Dinas (Kadis) wajib menjadi orang tua asuh dilingkungannya. Pejabat di Pemkot wajib menyalurkan bantuan makanan tambahan setiap bulan,” ungkap Andi Dadjeng.
Mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kora Kendari ini menambahkan, program orang tua asuh yang dijalankan sejak tahun lalu (2023) berhasil menekan prevalensi stunting menjadi 17 persen dari sebelumnya (2022k tercatat sebesar 19,5 persen.
“Program ini berhasil menekan angka stunting. Mudah-mudahan semakin banyak orang tua asuh di Kendari bisa membantu pemerintah mencegah stunting ditengah masyarakat,” pungkasnya. (Adv/wan)
