RADARKENDARI.COM, KENDARI – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) telah menginventarisir rumah tidak layak huni (RTLH) di Kota Lulo. Hasilnya, sebanyak 30 persen rumah warga belum siap huni.
Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari, Muhammad Yusup mengungkapkan, rumah tidak layak huni yang ditemukan pihaknya rata-rata belum memiliki sanitasi yang baik termasuk memiliki kekurangan pada bagian bangunan seperti masalah atap, lantai dan dinding (Aladin).
“Masih banyak rumah saudara kita yang harus kita bantu. Pemerintah Kota Kendari akan data dan mengupayakan agar bisa mendapatkan rumah layak huni,” ungkap Yusup, kemarin.
Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) ini menambahkan, dalam mengatasi permasalahan rumah tidak layak huni pihaknya telah membangun kerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Sebelumnya, Muhammad Yusup telah menghadirkan rumah layak huni bagi warga kurang mampu di Kecamatan Wuawua, Kota Kendari, Provinsi Sultra. Tahun ini (2024), sebanyak 179 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di 11 kecamatan se-Kota Lulo menerima bantuan bedah rumah.
Bantuan rumah layak huni diberikan untuk masyarakat kurang mampu. Bantuan ini berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Bantuan ini diberikan dalam bentuk buku tabungan dengan total nominal Rp20 juta per Kepala Keluarga (KK). Bantuan ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam memperbaiki dan meningkatkan kondisi perumahan mereka.
Rumah Layak Huni Bagi Warga Prasejahtera
Upaya Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari, Muhammad Yusup menghadirkan rumah layak huni bagi warga kurang mampu terwujud. Tahun ini (2024), sebanyak 179 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di 11 kecamatan se-Kota Lulo menerima bantuan bedah rumah.
Muhammad Yusup menjelaskan, bantuan rumah layak huni diberikan untuk masyarakat kurang mampu. Bantuan ini berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
“Bantuan ini diberikan dalam bentuk buku tabungan dengan total nominal Rp20 juta per Kepala Keluarga (KK). Bantuan ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam memperbaiki dan meningkatkan kondisi perumahan mereka,” ungkap Muhammad Yusup usai menyerahkan bantuan kepada perwakilan KPM di Kantor Camat Wuawua, kemarin.
Lanjut dia, bantuan ini diharapkan bisa membantu masyarakat untuk mendapatkan rumah yang layak huni dan tentunya lingkungan yang sehat.
Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Tenggara (Sultra) ini menambahkan, penyerahan bantuan BSPS ini diharapkan tidak hanya sebagai stimulus ekonomi bagi penerima manfaat, tetapi juga sebagai bentuk kontribusi positif Pemkot Kendari dalam membangun kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
“Warga masyarakat kita yang belum mendapatkan rumah layak huni hampir seperempat atau sampai 30 persen dengan program bantuan stimulan perumahan swadaya diharapkan adanya perubahan terhadap sanitas lingkungan,” pungkasnya. (wan/adv)
