Radarkendari.com, KENDARI – Musyawarah Daerah (Musda) Dewan Pimpinan Daerah Real Estat Indonesia (DPD REI) Sulawesi Tenggara, yang digelar di Hotel Claro Kendari, Kamis (10/7/2025).
Bahagianya, kegiatan tersebut dibuka secara langsung oleh Wakil Wali Kota Kendari, H. Sudirman, SE mewakili Wali Kota Kendari yang tengah melakukan kunjungan kerja ke Kementerian.
Dalam sambutannya, Sudirman menyampaikan harapan agar musyawarah ini melahirkan pemimpin yang mampu mengayomi seluruh anggota dan menjembatani komunikasi dengan pemerintah daerah.
“Saya berharap musyawarah ini benar-benar menjadi forum yang melahirkan pemimpin DPD REI Sultra yang diharapkan seluruh anggota, mampu menjadi jembatan antara pengembang dengan pemerintah, baik dalam hal perizinan maupun pengawasan pembangunan perumahan,” pinta Sudirman.
Orang nomor dua di Kota Kendari, juga menegaskan bahwa Pemerintah Kota Kendari mendukung penuh Program Nasional 3 Juta Rumah yang digagas Presiden Prabowo. Dalam mendukung program ini, Pemkot telah menginstruksikan seluruh OPD terkait agar membantu pengembang dalam proses perizinan.
“Bantu mereka, jangan dipersulit. Jika ada kekurangan, beri tahu, lengkapi, dan setelah lengkap kami bantu prosesnya. PTSP dan dinas teknis harus menjalankan fungsi pelayanan terpadu dengan maksimal,” tegasnya.
Musda DPD REI Sultra yang mengusung tema “Sukseskan 3 Juta Rumah Menuju Indonesia Emas 2045” ini menjadi ajang penting bagi para pengembang properti untuk mengevaluasi kinerja, merumuskan strategi ke depan, serta memilih kepengurusan baru. Kegiatan ini turut dihadiri perwakilan DPP REI pusat, pejabat daerah, mitra perbankan, dan pelaku usaha konstruksi.
Ditempat sama, Ketua DPD REI Sultra, Danang Sutarto, menyampaikan bahwa REI Sultra memiliki visi menjadi motor penggerak pembangunan properti yang profesional, inklusif, dan berdaya saing tinggi. Menurutnya, REI bukan sekadar organisasi para pengembang, tapi katalisator pembangunan berkeadilan.
“Dengan semangat kolaborasi, REI hadir bukan hanya mengurus izin dan angka, tapi juga membentuk wajah kota dan memberi nilai kemanusiaan dalam setiap pembangunan. Kita sedang membangun peradaban,” ungkap Danang.
Ketua Panitia Musda, Gozi Rabani, dalam laporannya mengatakan bahwa rangkaian kegiatan dimulai sejak 9 Juli 2025 dengan peletakan batu pertama pembangunan kantor DPD REI Sultra sebagai simbol rumah bersama para pejuang properti.
“Kami juga mencatat adanya kemitraan lintas sektor, tidak sekadar berbasis MoU, tapi semangat kolaboratif, seperti dengan Bank BTN, BTN Syariah, BNI, BSI, BRI, Bank Mega Syariah, serta Ikatan Notaris Indonesia Sultra,” ujar Gozi.
Musda ini juga menyoroti berbagai tantangan sektor properti, seperti keterbatasan lahan, regulasi yang dinamis, dan pentingnya menjaga keseimbangan pembangunan dan lingkungan, khususnya di daerah rawan longsor seperti Kendari.
Kegiatan ditutup dengan pemukulan gong oleh Wakil Wali Kota dan sesi foto bersama. Dengan Musda ini, REI Sultra diharapkan mampu merancang program kerja yang lebih adaptif dan menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan perumahan yang terjangkau dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Sebelumnya, dalam rangka mendukung Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto., Pemerintah Kota Kendari menunjukkan komitmennya dengan menggelar rapat percepatan pengurusan perizinan pembangunan perumahan yang dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Kendari, Sudirman, Rabu (9/7).
Dalam rapat yang dihadiri lintas OPD tersebut, Wakil Wali Kota menekankan pentingnya kolaborasi dan komunikasi antarinstansi dalam mempercepat proses penerbitan izin lingkungan dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Berdasarkan data DPMPTSP Kota Kendari, hingga 9 Juli 2025 telah masuk 4.029 pengajuan PBG, angka tersebut menunjukkan tingginya minat developer terhadap program ini.
Wakil Wali Kota juga mengingatkan agar proses perizinan dipermudah namun tetap diawasi dengan ketat, terutama terhadap perubahan site plan yang dapat memperburuk kondisi drainase dan memicu banjir.
“Banyak site plan berubah setelah izin keluar. Inilah yang memperparah kondisi drainase dan menyebabkan genangan. Maka, pengawasan harus lebih diperketat,” ungkapnya.
Dikesempatan ini, Wakil Wali Kota meminta seluruh OPD membangun koordinasi yang baik, serta mengingatkan para developer untuk mematuhi kaidah pembangunan yang sesuai aturan.
Rapat ini turut dihadiri Asisten I dan II Setda Kota Kendari, Staf Ahli Wali Kota, Kepala Dinas PUPR, Kepala Bapenda, Sekretaris DLHK, dan pejabat teknis dari DPMPTSP serta Dinas Perumahan. (ADV)
