Radarkendari, KENDARI – DPRD Kota Kendari menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi terhadap Pertangungjawaban APBD Kota Kendari tahun 2204, Senin (14/7/2025) dia ruang Rapat Dewan.
Walikota Kendari, Siska Karina Imran didampingi Sekda Kota Kendari dan sejumlah kepala OPD hadir dalam acara tersebut.
Alhasil, seluruh Fraksi di Dewan Perwakilan Daerah Rakyat (DPRD) Kota Kendari menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertangungjawaban APBD tahun 2024.
Dikesempatan in, Walikota memberikan apresiasi sekaligus menyambut baik kepada seluruh fraksi yang menerima laporan keuangan APBD Kota Kendari untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Raperda.
“DPRD telah memperlihatkan sinergitas yang baik untuk menyelesaikan seluruh tahapan pembahasan sesuai prosedur yang berlaku. Atas masukan dan saran akan menjadi catatan penting bagi kami agar terus berupaya menjadi yang terbaik untuk kemajuan daerah dan peningkatan pendapatan daerah,” ujar Walikota.
Dirinya memastikan, Pemkot kini fokus pada pembangunan infrastruktur, mendorong pembangunan ekonomi, pengentasan kemiskinan, peningkatan SDM dan tata kelola pemerintahan yang transparan, inovatif dan akuntabel.
“Ini sesuai visi misi Kota Kendari sebagai kota layak huni yang semakin maju berdaya siang dan berkelanjutan. Kami berharap sinergitas ini terus berjalan dan lebih baik lagi. Saya juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam pelaksanaan pembagunan daerah dan berpartisipasi aktif untuk keberhasilan pembangunan daerah menuju Kota Kendari yang semakin maju,” tutup Walikota.
Diketahui, pembacaan pandangan fraksi diawali oleh Lawama dari Fraksi PDIP, ia menyebut pembahasan Raperda terkait Pertangungjawaban APBD Kota Kendari tahun 2204 merupakan hal penting untuk kemajuan daerah kedepan.
Menurutnya, masih ada beberapa hal yang belum terselesaikan, terutama penyelesaian tanggung jawab kepada pihak ketiga. Termasuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) oleh Pemkot.
“Pencapaian semua anggaran tahun 2024 telah mencapai 92 persen. Atas pencapaian ini kami bersyukur bagaimana Pemkot melakukan kiat-kiat untuk meningkatkan PAD,” terang Lawama.
Hal senada disampaikan, Jumrah dari Fraksi Golkar, menurutnya, peningkatan PAD harus genjot. Termasuk penuntasan masalah pelayanan publik seperti jalan rusak, drainase dan sungai.
“Diharapkan pengelolaan PAD daerah menunjukkan kinerja positif. APBD tahun berjalan juga harus memperhatikan pelayanan publik, seperti jalan rusak, drainase dan sungai. Juga peningkatan kebersihan menuju kota sehat,” terang Jumrah.
Sedangkan, Asyad Alastum dari Fraksi Nasdem memberikan apresiasi atas kinerja Pemkot Kendari terkait pelaksanaan APBD 2024.
“Fraksi Nasdem memberikan apresiasi yang tinggi dalam pelaksanaannya karena dibutuhkan kerja keras bersama dan perlu dipertahankan dan harus meningkatkan akuntabiltas peningkatan keuangan daerah,” ungkap Arsyad.
Sementara itu, dr Jabar Aljufri dari Fraksi PKS, mengharapkan agar kedepannya setiap OPD pengelola APBD hendaknya mengacu pada prinsip efisiensi, efektifitas dan disiplin anggaran, tepat waktu dan tepat sasaran agar laju pertumbuhan ekonomi daerah meningkat setiap tahunnya.
“Fraksi PKS mengapresiasi kinerja pemerintah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Kami berharap dengan laporan ini menjadi acuan untuk mengevaluasi efektifitas pengelolaan keuangan daerah,” terang dr Jabar.
Ir Simon Mantong dari Fraksi Perindo juga memberikan apresiasi atas pencapaian PAD Pemkot Kendari tahun 2024. Fraksi Perindo juga mengigatkan Pemkot agar memperhatikan pembayaran utang kepada pihak ketiga.
“Kami berharap juga dari sisi perencanaan keuangan kedepan dapat mempertimbangkan neraca antara belanja dan penerimaan sehingga tidak ada lagi defisit,” pinta Simon.
Selanjutnya, M Syaifullah Usman dari Fraksi PAN juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Walikota Kendari beserta jajaran atas kinerja terkait pertanggungjawaban atas APBD 2024.
“Kinerja anggaran 2024 menunjukkan perlunya perbaikan optimalisasi belanja modal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Memberantas kemiskinan, akses pendidikan, menurunkan pengangguran harus jadi indikator utama,” bebernya.
Terakhir, Muslimin dari Fraksi Demokrat, menyampaikan Raperda tentang pertangungjawaban APBD 2024 sebagai bentuk komitmen dalam pengawasan pelaksanaan APBD dan partisipatif dalam mengawal pemerintahan yang transparan.
“Kami mengapresiasi seluruh pihak yang telah bekerja keras dalam menyampaikan laporan ini. Laporan APBD Kota Kendari 2024 telah memberikan gambaran umum tentang kondisi keuangan daerah, namun masih banyak yang perlu dibenahi secara sistematis,” bebernya. (ADV)
