RADARKENDARI.COM – Kerusakan ruas jalan di wilayah Poleang Tenggara, Kabupaten Bombana, kembali memicu gelombang protes dari kalangan pemuda. Di tengah rencana Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mengalokasikan anggaran Rp30,9 miliar untuk peningkatan jalan Kasipute–Lora–Bambaea, masyarakat meminta agar pembangunan tidak berhenti pada sebatas janji dan wacana.
Aliansi Pemuda Pemerhati Poleang Tenggara mendesak Gubernur Sultra segera menginstruksikan percepatan perbaikan jalan yang selama ini menjadi akses utama aktivitas masyarakat dan jalur distribusi hasil produksi warga.
Ruas jalan Kasipute–Lora–Bambaea diketahui merupakan jalur strategis yang menghubungkan sejumlah wilayah di Kabupaten Bombana. Namun, kondisi jalan yang rusak di berbagai titik dinilai telah menghambat mobilitas masyarakat, memperlambat aktivitas ekonomi, hingga membahayakan keselamatan pengguna jalan.
Ironisnya, kerusakan disebut semakin parah akibat tingginya intensitas kendaraan bertonase besar yang melintas setiap hari tanpa diimbangi penanganan infrastruktur yang memadai.
Di sisi lain, Pemprov Sultra melalui program “Jalan Mulus Antar Wilayah” (JAMAAH) telah menyiapkan anggaran miliaran rupiah untuk peningkatan jalan sepanjang kurang lebih 10 kilometer tersebut pada tahun 2026.
Program itu digadang-gadang menjadi bagian dari upaya memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Meski demikian, masyarakat berharap proyek tersebut tidak sekadar menjadi narasi pembangunan tanpa realisasi nyata di lapangan.
“Ini bukan lagi sekadar perhatian, tetapi sudah sangat memprihatinkan melihat kondisi jalan di Poleang Tenggara,” ujar Israfil Muhajirin.
Melalui pernyataan sikapnya, Aliansi Pemuda Pemerhati Poleang Tenggara menyampaikan tiga tuntutan utama kepada pemerintah daerah. Pertama, mendesak agar perbaikan jalan segera dilakukan. Kedua, meminta pengaspalan atau pengecoran permanen agar kerusakan tidak terus berulang. Ketiga, meminta kepastian jadwal dan target waktu pelaksanaan pekerjaan agar masyarakat tidak terus berada dalam ketidakpastian.
Menurut mereka, transparansi penggunaan anggaran dan ketepatan sasaran pembangunan juga harus menjadi perhatian serius pemerintah. Sebab, masyarakat menginginkan
pembangunan yang benar-benar menyentuh titik kerusakan yang selama ini menjadi keluhan warga.
“Jangan sampai ini hanya menjadi wacana publik yang menghangatkan keresahan masyarakat tanpa ada tindak lanjut yang jelas,” tegas Israfil.
Sebagai bentuk protes, sejumlah pemuda bahkan melakukan aksi penanaman pohon di ruas jalan yang rusak parah. Aksi tersebut dilakukan sebagai simbol peringatan kepada pemerintah dan pihak terkait agar segera turun tangan melakukan perbaikan.
Alfian, salah satu penggagas aksi, menyebut langkah itu lahir dari keresahan masyarakat yang selama bertahun-tahun harus menghadapi kondisi jalan yang dinilai tidak lagi layak dilalui kendaraan.
“Aksi ini adalah warning agar secepatnya ditindaklanjuti. Kondisi jalan sudah sangat memprihatinkan dan membahayakan pengguna jalan,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah daerah maupun kontraktor pelaksana segera merespons tuntutan masyarakat dengan langkah konkret di lapangan.
“Kami ingin bukti, bukan omon-omon semata,” pungkasnya. (rls)
