Kendari, RadarKendari.com – Ketua DPRD Kota Kendari, Subhan mengikuti Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025 di Balai Kota Kendari, kemarin. Forum ini dilaksanakan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan dimasa mendatang.
Subhan mengapresiasi pelaksanaan forum konsultasi membahas RKPD 2025. Menurutnya, forum ini sangat baik dalam rangka menjaring berbagai masukan dari stakeholder untuk menggagas tujuan pembangunan daerah.
Menurutnya, beberapa hal yang penting diperhatikan dalam pembahasan RKPD yakni hendaknya gagasan atau rencana pembangunan daerah kedepannya sebaiknya mencangkup beberapa problem yang dihadapi masyarakat saat ini seperti diantaranya yakni masalah kemiskinan, kekumuhan, kesenjangan sosial, mendapatkan air bersih dan sanitasi dan layak serta mewujudkan keadilan dan kelembagaan yang tangguh.
“Saya yakin melalui forum ini kita bisa menyerap dan membahas rencana pembangunan kedepan agar menjadi lebih baik. RKPD ini nantinya akan disinkronkan dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat,” ungkapnya
Pada kesempatan yang sama, Muhammad Yusup mengatakan, pelaksanaan konsultasi publik sangat penting karena menjadi awal dalam penyusunan RKPD 2025 termasuk sebagai bentuk transparansi pemerintah dalam membangun Kota Kendari.
“Melalui forum ini, pemerintah memperoleh masukan, saran dan rekomendasi dari berbagai unsur, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan pengendalian evaluasi pembangunan daerah,” kata Muhammad Yusup.
Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sultra ini menambahkan, beberapa poin utama yang menjadi prioritas pada RKPD 2025 yakni diantaranya terkait arah kebijakan dan komitmen pemerintah dalam peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.
“Dalam mewujudkan pemerintahan yang berkualitas harus didukung oleh reformasi birokrasi, dan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM). Kalau itu bisa kita lakukan maka kita bisa mengoptimalkan pelayanan publik,” pungkas Yusup. (wan)