RADARKENDARI.COM- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sektor pertanian melalui pengelolaan lahan sawah baru hasil program Cetak Sawah Rakyat (CSR) Kementerian Pertanian. Tahun 2025, Sultra mencetak tambahan lahan baru seluas 6.745 hektare, yang kini siap dikelola melalui pembentukan 33 brigade pangan. Setiap brigade akan bertanggung jawab atas 200 hektare sawah, menjadikannya salah satu program pengelolaan lahan paling terstruktur di wilayah tersebut.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan (Distanak) Provinsi Sultra, Prof. Muhammad Taufik, menjelaskan bahwa pembentukan brigade pangan ini bukan hanya sekadar penugasan, namun merupakan strategi menyeluruh yang mencakup peningkatan kapasitas petani, pemanfaatan teknologi modern, dan dukungan sarana pertanian yang memadai. Setiap brigade akan diisi oleh 15 orang, yang terdiri dari pemilik lahan hingga tenaga terlatih, termasuk mekanik yang bertugas memastikan seluruh peralatan bekerja optimal.
Dalam upaya memperkuat kinerja brigade pangan, pemerintah juga menyalurkan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) modern, seperti mesin tanam, traktor roda empat, mesin combine, pompa air, alat semprot, hingga benih dan pupuk. Fasilitas ini diberikan agar pengolahan lahan dapat dilakukan lebih cepat, efisien, dan menghasilkan produktivitas optimal.
“Brigade pangan ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga keberlanjutan sawah baru yang dicetak pemerintah,” ungkap Prof. Muhammad Taufik.
Luasnya cakupan pencetakan sawah baru ini tersebar di sejumlah kabupaten yang memiliki potensi lahan pertanian tinggi. Porsi terbesar berada di Kabupaten Kolaka Timur dengan luasan 2.195 hektare, disusul Kabupaten Konawe dan Konawe Selatan masing-masing seluas 1.400 hektare.
Adapun Bombana memperoleh 750 hektare, sementara Kabupaten Kolaka dan Konawe Utara mendapatkan alokasi masing-masing 500 hektare. Pemetaan ini telah dilakukan secara cermat guna memastikan efektivitas penggunaan lahan dan kesiapan wilayah dalam mendukung pengembangan sawah baru.
Sebelum proses pencetakan dimulai, Pemprov Suktra telah memastikan setiap lokasi melewati tahapan Survei Investigasi dan Desain (SID). SID dilakukan untuk memastikan lahan layak secara teknis, sosial, dan ekonomi, sehingga sawah yang dicetak nantinya benar-benar produktif dan bermanfaat bagi masyarakat. Pemerintah juga menegaskan bahwa sawah yang telah dicetak tidak boleh dialihfungsikan dan harus dipertahankan sebagai area pertanian produktif.
“Lahan sawah yang dicetak tentunya tidak boleh dialihfungsikan dan kedepan harus tetap digunakan untuk pertanian,” tegasnya.
Dengan hadirnya brigade pangan ini, Pemprov Sultra menegaskan komitmennya dalam menciptakan ekosistem pertanian yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan. Pengelolaan sawah baru melalui pola brigade bukan hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga membuka lapangan kerja, mempererat kolaborasi antarpemilik lahan, serta mempercepat transformasi sektor pertanian berbasis mekanisasi.
” Langkah strategis tersebut diharapkan menjadi motor penggerak bagi ketahanan pangan Sulawesi Tenggara, sekaligus memperkuat kontribusi daerah terhadap produksi pangan nasional,”pungkasnya. (adm)
