Kendari, RadarKendari.com -Ribut-ribut soal kasus Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPIE), Ketua Laskar Anti Korupsi (LAKI) Sulawesi Tenggara (Sultra), Nizar Fachry adam.SE.ME, mengapresiasi Kejaksaan Agung (Kejakgung) RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah memberikan pandangan Kasus di LPIE.
Menurut Nizar, kasus LPIE itu besar dan fantastis. Pihaknya telah menyuarakan kasus LPIE empat tahun lalu dengan menyuarakan kasus ekspor ilegal nikel di Sultra, Maluku Utara (Malur) dan Halmahera Timur (Haltim).
“Dari data yang kami peroleh kasus LPIE ini di tahun 2022 total lost sebesar Rp 13,2 triliun, yang di mana total lost itu berasal dari sejumlah pembiayaan kontruksi dan modal kerja sektor pertambangan dan Perkebunan,” ungkap Nizar, Jumat (05/04/2024).
“Yakni modal kerja sektor pertambangan total lost Rp 1 triliun, untuk pembiayaan sektor industri Rp 5,6 triliun, dan pembiayaan sektor infrastruktur Rp 3,5 triliun dan pembiayaan tranportasi, perdagangan sebesar Rp 2,1 triliun, dan pembiayaan lainya Rp 1,1 triliun,” tambahnya.
Dari Rp 13,2 triliun, lanjut Nizar, merupakan total lost, dengan termasuk bunga pinjaman pihak ke swasta maupun BUMN yang dalam waktu yang di delegasikan tidak dapat di lakukan pelunasan oleh pihak BUMN dan swasta.
Adapun persoalan yang di lakukan adalah LPIE telaah analisis resiko pengembalian pinjaman LOA debitur tidak dapat di pastikan oleh pihak LPIE, mengakibatkan sejumlah dana pemerintah tidak dapat di kembalikan.
“Indikasinya adalah, perolehan pinjaman yang tidak dapat di jalankan maupun layak di berikan, di karenakan sejumlah perusahaan tidak atau dalam kondisi keadaan sebenarnya,” kata Nizar.
“Sehingga sejumlah pembiayaan, melalui LPIE dapat di proses, sejumlah perusahaan yang kurang lebih 16 perusaahan yang memiliki pinjaman yang total lost begitu besar atau dalam kondisi macet,” tambahnya.
Kondisi ini, kata Nizar, memperburuk kinerja keuangan negara, melalui bank Exsim Bank atau lembaga pembiayaan Ekport Indonesia. (zar)
