RADARKENDARI.COM, KENDARI – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) tengah menyiapkan Peraturan Wali Kota (Perwali) tentang pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) daerah.
Perwali (Peraturan Wali Kota) Kendari ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat Kota Kendari pasca-bencana alam.
Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari, Parinringi, menyatakan perlunya regulasi ini karena selama ini pemerintah kota belum memiliki CPP (Cadangan Pangan Pemerintah).
“Selama ini pemerintah Kota (Pemkot) Kendari belum memiliki cadangan pangan pemerintah sehingga kita harus adakan untuk masyarakat ketika terjadi bencana bisa langsung action menyalurkan bantuan,” ujarnya, Jumat (31/01/2025).
Terpisah, Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Kota Kendari, Abdul Rauf, menambahkan bahwa usulan pengadaan CPP (Cadangan Pangan Pemerintah) ini telah diajukan sejak dua tahun lalu.
Menurutnya, kebutuhan akan CPP (Cadangan Pangan Pemerintah) sangat penting mengingat bencana alam dapat terjadi kapan dan di mana saja.
“Kenapa harus turun karena bencana tidak bisa kita tidak kapan dan di mana terjadi,” jelas Abdul Rauf.
Dengan adanya Perwali ini, pemerintah kota akan menyiapkan stok pangan, terutama beras. Stok tersebut dapat disalurkan sebagai bantuan jika terjadi bencana alam, kerawanan pangan, keadaan darurat, pasca-bencana, atau gejolak harga.
“Ini baru kita rancang. Sebenarnya sudah dua tahun kami usulkan. Kita sudah gelar FGD (Forum Group Discussion) , kita undang Dinas Pertanian (Distan), Dinas Perikanan, Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disdagkop UKM), Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kota Kendari dan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait.” ungkapnya.
Ia mencontohkan kesulitan penyaluran bantuan saat bencana terjadi karena kurangnya cadangan pangan.
“Contohnya kemarin saat terjadi bencana banjir, karena tidak ada cadangan pangan kita kesulitan menyalurkan bantuannya,” tuturnya.
Mantan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Kendari ini menambahakan, CPP (Cadangan Pangan Pemerintah) ini juga akan bermanfaat untuk membantu masyarakat yang terdampak paceklik di laut khusus pelaku usaha perikanan (nelayan) atau gejolak harga di pasaran.
Laporan : Abdul Rauf
Editor : Cici Purnamasari
