RADARKENDARI.COM, BANDUNG – Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari, Muhammad Yusup menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana 2024 di Pullman Grand Central Bandung, kemarin.
Rakornas yang dibuka langsung oleh Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin ini menjadi momentum bagi semua stakeholder untuk mewaspadai potensi bencana alam yang bisa terjadi kapan dan dimana saja.
Muhammad Yusup mengatakan, pelaksanaan Rakornas Penanggulangan Bencana ini sangat positif dalam rangka meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana alam di tanah air.
“Saya menghadiri langsung kegiatan ini karena menjadi bagian dari pemerintah yang fokus menangani masalah bencana alam. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara turut mensukseskan kegiatan ini,” ungkap Muhammad Yusup, kemarin.
Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) ini tak menampik jika Indonesia terutama Sultra merupakan salah satu wilayah yang rawan bencana. Mulai dari bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor dan puting beliung hingga bencana gempa bumi.
Oleh karena itu, lanjut dia, Rakornas yang digelar bisa menjadi momentum bagi seluruh insan penanggulangan bencana untuk selalu siap menghadapi potensi bencana termasuk memitigasi jika kemungkinan buruk terjadi.
“Bapak Wakil Presiden sudah mengeluarkan beberapa instruksi langsung agar seluruh Pemerintah Daerah serius dalam menghadapi potensi bencana dan menyiapkan mitigasinya. Keselamatan masyarakat menjadi prioritas,” kata Yusup.
Sekedar informasi, Rakornas Penanggulangan Bencana kali ini dibuka langsung oleh Wakil Presiden RI KH. Ma’ruf Amin. Pada kesempatan tersebut, ia menyoroti kejadian bencana pada tahun 2023 yang didominasi bencana hidrometeorologi basah serta masih banyaknya daerah yang memiliki indeks risiko bencana tingkat tinggi.
Untuk itu, guna mengurangi dampak dan risiko bencana yang semakin kompleks, Wapres memberikan butir-butir arahan kepada para peserta rakornas kali ini.
Adapun arahan yang pertama, Wapres meminta untuk dikembangkannya industrialisasi penanggulangan kebencanaan dengan penerapan teknologi dan inovasi dengan manfaatkan perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan.
Menurut Wapres, teknologi kecerdasan buatan akan berguna untuk untuk memantau potensi bencana, mengembangkan sistem peringatan dini, meningkatkan kapasitas mitigasi bencana, serta meminimalisasi risiko bencana.
Kedua, Wapres mengatakan agar dapat dilakukan pemetaan risiko bencana secara tepat dan valid. Kemudian hasil dari pemetaan tersebut diintegrasikan dalam perencanaan dan implementasi terkait penataan ruang, lingkungan hidup, dan sumber daya alam.
“Hal ini menjadi penting untuk mengendalikan risiko bencana yang ada, sekaligus mengurangi timbulnya risiko bencana baru,” kata Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
Berikutnya yang ketiga, Wapres menekankan pelayanan kebencanaan dapat diperkuat. Hal tersebut menurut Wapres bisa dilakukan melalui penguatan kelembagaan BPBD baik dalam hal kewenangan, kompetensi sumber daya manusia, logistik, dan peralatan.
Kemudian arahan selanjutnya, Wapres meminta agar diterapkannya kebijakan dan upaya pemulihan pascabencana. Ia pun mengingatkan agar dipastikan adanya pembagian peran antara pusat dan daerah secara proporsional, dalam rangka membangun ketangguhan dan kemandirian masyarakat dan mengurangi risiko bencana di masa yang akan datang.
Adapun arahan terakhir, Wapres berpesan untuk dapat menyusun dan merencanakan pembiayaan kegiatan penanggulangan bencana secara integratif dan tidak tumpang tindih.
“Saya minta skema pembiayaan penanggulangan bencana dijalankan untuk mengatasi kesenjangan anggaran penanggulangan bencana di daerah. Salah satunya bisa dilakukan melalui pendayagunaan Dana Bersama Penanggulangan Bencana untuk daerah, yang disesuaikan dengan tingkat risikonya,” pungkasnya. (wan/adv)
