RADARKENDARI.COM – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggencarkan langkah konkret dalam memperkuat pengendalian inflasi daerah dengan menggelar kegiatan “Capacity Building E-Numerator dan Surveyor” se-Sulawesi Tenggara. Kegiatan strategis ini menjadi bagian penting dalam membangun ketahanan pangan dan ekonomi lokal di tengah dinamika krisis global yang tengah berlangsung.
Dalam sambutannya saat membuka kegiatan, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Dr. Asrun Lio, menyampaikan bahwa pengendalian inflasi bukan sekadar agenda sektoral, tetapi merupakan program nasional yang harus disinergikan antara pemerintah pusat dan daerah. Tujuan utamanya jelas menjaga daya beli masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, dan menekan angka kemiskinan.
“Pengendalian inflasi merupakan upaya kolektif untuk menjaga kestabilan ekonomi masyarakat, terlebih saat dunia tengah dihadapkan pada krisis global yang tidak menentu. Pemerintah pusat dan daerah harus bergandengan tangan, memastikan masyarakat tetap memiliki akses terhadap kebutuhan pokok dengan harga terjangkau,” tegas Asrun Lio.
Meski Sultra mencatat angka inflasi tahunan yang relatif terkendali yakni 1,96% (year on year) per April 2025, dan inflasi bulanan sebesar 0,89% (month to month), namun tantangan besar masih membayangi, terutama fluktuasi harga pangan (volatile food) yang menjadi penyumbang utama inflasi, dengan andil sebesar 1,32%.
Asrun menekankan pentingnya data yang akurat dan sistematis sebagai fondasi dalam pengambilan kebijakan pengendalian inflasi. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan swasembada pangan sebagai kunci utama pengendalian inflasi jangka panjang, baik di level nasional maupun daerah.
“Kita perlu memiliki basis data komoditas strategis daerah yang dapat diandalkan. Indeks Perkembangan Harga (IPH) adalah indikator utama yang akan membantu kita memantau dan mengendalikan pergerakan harga di pasar. Karena itu, kualitas data menjadi hal yang tidak bisa ditawar,” tambahnya.
IPH sendiri merupakan data indikator proxy inflasi yang diperoleh melalui Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP), dan menjadi tugas pokok Dinas Ketahanan Pangan serta Dinas Perdagangan di setiap kabupaten/kota. Namun, untuk mewujudkan data yang valid dan relevan, peran e-numerator dan surveyor lapangan menjadi sangat vital.
Melalui pelaksanaan capacity building ini, Pemprov Sultra bekerja sama dengan Bank Indonesia Perwakilan Sultra dan Badan Pusat Statistik, guna meningkatkan kompetensi teknis dan metodologis para e-numerator dan surveyor. Strategi yang dikedepankan dalam pengendalian inflasi ini dikenal sebagai strategi 4K: Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan harga, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif.
“Dengan pelatihan ini, kami ingin memastikan bahwa data yang dikumpulkan di lapangan oleh para e-numerator dan surveyor dapat menjadi informasi yang akurat, komprehensif, dan mudah dipahami oleh pengambil kebijakan serta masyarakat,” ujarnya.
Kegiatan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam membangun kapasitas sumber daya manusia yang handal di bidang pengendalian inflasi. Harapannya, kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang peningkatan kemampuan teknis, tetapi juga membentuk jaringan kerja yang kuat dan berkelanjutan dalam sistem pengumpulan dan pengolahan data harga pangan di seluruh wilayah Sultra.
Dengan upaya terpadu dan sistematis ini, Sulawesi Tenggara bertekad menjadikan data sebagai senjata utama dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada rakyat. Dan pada akhirnya, capaian pengendalian inflasi yang optimal diharapkan dapat berkontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Bumi Anoa. (adm)
